art

DPRD DIY setujui adanya lembaga permanen Biennale Jogja

Dimuat Redaktur Jan 16th, 2010 dalam Kategori FEATURES, INFOTAINMENT. Anda bisa mengikuti setiap tanggapan melalui RSS 2.0. Anda bisa melewati bab ini dan langsung meninggalkan komentar. Ping tidak diijinkan.

Dua pengunjung memperhatikan dengan sungguh-sungguh patung "The Tinker" yang dipamerkan di depan gedung TBY pada pelaksanaan Biennale Jogja 2009, 11 Desember 2009-10 Januari 2010 lalu. (Sumber Foto: Tim Media Biennale Jogja X-2009)

Dua pengunjung memperhatikan dengan sungguh-sungguh patung "The Tinker" yang dipamerkan di depan gedung TBY pada pelaksanaan Biennale Jogja 2009, 11 Desember 2009-10 Januari 2010 lalu. (Sumber Foto: Tim Media Biennale Jogja X-2009)

Setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada awal tahun 2009 lalu, awal tahun ini dukungan adanya lembaga permanen yang akan mengelola Biennale Jogja juga mendatangi tim formatur Biennale Jogja dari DPRD DIY.

Persetujuan tersebut didapatkan setelah tim formatur Biennale Jogja bertemu dengan Komisi D DPRD DIY yang salah satunya mengurusi bidang kebudayaan, Jum’at (15/1).  Sejumlah tim formatur Biennale Jogja mendatangi Komisi D DPRD DIY dalam rangka menyampaikan informasi perihal pembentukan lembaga permanen untuk mengelola Biennale Jogja.

Direktur Biennale Jogja X-2009, Butet Kertaredjasa didepan Komisi D DPRD DIY mengatkan perhelatan besar seni rupa Biennale Jogja X-2009 membutuhkan sebuah lembaga permanen yang dikhususkan untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan seni rupa dua tahunan itu.

Butet menerangkan setelah 21 tahun berjalan sudah saatnya bagi Biennale Jogja untuk mempunyai lembaga permanen agar lebih berwibawa. Kepanitian kecil yang ada saat inipun tidak cukup untuk menjalankan kegiatan sebesar Biennale Jogja.

“Saya yakin dengan lembaga permanen Biennale akan lebih bermanfaat tak hanya bagi dunia seni rupa di Jogja, tapi juga bagi kesejahteraan masyarakat Jogja yakni dengan turut berperan dalam mendatang wisatawan,” katanya.

“Dengan adanya lembaga permanen khusus Biennale Jogja ini, penyelenggaraan kegiatan Biennale Jogja pun bisa berjalan lebih profesional,” kata anggota tim formatur lain, Suwarno Wisetrotomo.

Pengajar seni rupa ISI Yogyakarta ini mengatakan penyelenggaraan Biennale tak dipungkiri membutuhkan dana yang cukup besar. Penyelenggaraan Biennale Jogja selama ini menggunakan dana sendiri dan dari sejumlah sponsor yang jumlahnya belum bisa dikatakan cukup.

“Dana sejumlah Rp 100 juta dari pemerintah selama ini kiranya ngga cucuk untuk menjalankan sebuah kegiatan akbar selama satu bulan seperti Biennle Jogja yang membutuhkan dana lebih dari Rp 1 miliar untuk sekali penyelenggaraan,” ujar pengamat seni ini seraya menyatakan bahwa Biennale Jogja saat ini sudah mencapai level internasional karena telah diliput oleh sejumlah media internasional.

Sementara anggota tim formatur Biennale Jogja lainnya Yustina Nugrahaeni mengusulkan lembaga Biennale harus dibentuk oleh Pemerintah Daerah DIY dengan beranggotakan wakil pemerintah daerah dan wakil lembaga seni yang mempunyai masa kerja selama empat hingga enam tahun.

“Idealnya, nanti jika terbentuk lembaga, Biennale bisa menjadi sebuah brand bagi Kota Yogyakarta agar lebih dikenal di dunia internasional. Tak hanya mewadahi kepentingan seniman, tapi juga meningkatkan perekonomian serta mendatangkan wisatawan ke Jogja,” tandasnya.

Sementara menurut perupa Tita Rubi, Biennale Jogja mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi sebuah kegiatan yang akan menjadi barometer seni di dunia, khususnya di Asia.

Menurutnya, Jogja adalah gudangnya seniman. Lebih dari setengah seniman Indonesia di Jogja. Dan lebih dari 80 persen transaksi produk karya seni Indonesia berada di Jogja.

“Jika didukung pemerintah, bukan mustahil Biennale Jogja bisa seperti Biennale Havana bahkan Biennale Venezia yang sangat mendunia karena dikelola secaraprofesional dan didukung penuh oleh pemerintah,” tegasnya.

“Saya setuju dengan pembentukan lembaga Biennale Jogja. Dana Rp 1 miliar untuk sekali penyelenggaraan itu bukan dana besar untuk visi besar seperti Biennale Jogja,” kata Erwin Nizar menyatakan dukungannya secara penuh setelah mendengar keterangan dari tim formatur Biennale Jogja.

Anggota Komisi D yang lain, Nuryadi mengatakan pihaknya menyetujui dan menerima keterangan yang disampaikan tim formatur Biennale Jogja terkait pembentukan lembaga permanen untuk Biennale Jogja.

Nuryadi menerangkan Komisi D DPRD DIY selanjutnya akan mengusulkan pembentukan lembaga permanen Biennale Jogja ini kepada pimpinan dewan agar menggelar koordinasi dengan Komisi A, pihak eksekutif serta tentunya tim formatur Biennale Jogja.

“Kami dari Komisi D DPRD DIY secara tegas menyetujui dan mendukung usul pembentukan lembaga permanen untuk Biennale Jogja,” tegasnya. (The Real Jogja/joe)

Tinggalkan Komentar

Pariwara

250x250

Galeri Foto

120x600

Masuk log / The Real Jogja Powered by Om Kicau