Peraturan Walikota tentang kebijakan pemberian kuota pendidikan untuk siswa dari warga KMS agar bisa masuk ke sekolah negeri membawa risiko bagi pihak sekolah yang menerima siswa dari orang tua pemegang KMS. Resiko tersebut antara lain terletak pada kesulitan untuk mengajar siswa dari orang tua ber-KMS yang secara umum tidak mempunyai semangat belajar tinggi.
“Berat, mendidik anak dari siswa warga KMS karena biasanya siswa-siswa ini tidak besar semangat belajarnya,” ungkap Sutarto, Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Yogyakarta, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (2/7).
Menurut Sutarto, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa dengan risiko tersebut mengingat kuota pendidikan untuk siswa dari warga ber-KMS tersebut sudah berada di Perwal sehingga mau tidak mau sekolah wajib menjalankan.
Untuk mengantisipasi persoalan masih kurangnya semangat belajar para siswa dari orang tua yang ber-KMS maka SMKN 5 pada awal masuk sekolah tahun ajaran 2009-2010, akan mengundang siswa dan orang tua peserta KMS untuk berkomunikasi menyelesaikan persoalan tersebut.
Orang tua siswa nantinya juga akan diminta untuk melakukan tanda tangan sebagai janji untuk ikut membantu pihak sekolah memberi semangat belajar bagi anak-anak mereka.
“Kita akan lakukan setelah pelaksanaan masa orientasi sekolah tanggal 14-15 Juli. Mungkin tanggal 16 Juli kita akan mengundang orang tua siswa untuk proses penandatanganan kesepakatan membantu pihak sekolah tersebut,” kata Sutarto
Pada pelaksaan penerimaan peserta didik baru untuk siswa dari warga ber-KMS dengan SMK N mendapatkan kuota 20 persen yang berakhir kemarin, sekolah ini mendapatkan 89 siswa dari warga ber-KMS dari 101 siswa yang mendaftar. Sementara jumlah kursi untuk siswa baru di SMKN 5 Yogyakarta berjumlah 432 siswa. (The Real Jogja/joe)