Segenap punggawa PSIM boleh menarik nafas lega dengan kabar yang diberikan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto yang mengatakan hampir pasti dana APBD untuk PSIM bisa turun dalam waktu dekat ini. Jumlahnya pun cukup besar yaitu Rp 5 miliar dengan kemungkinan pencairan dilakukan pada Agustus atau September nanti sebelum kompetisi 2009-2010 bergulir.
“Insya Allah cair. Sekarang masih terus diproses,” ucap Walikota Yogyakarta, H Herry Zudianto seusai Rapat Paripurna Nota Pengantar Perubahan APBD 2009, di Gedung DPRD Kota Yogyakarta , Kamis (2/7).
Herry Zudianto menerangkan sudah ada sinyal dari pemerintah pusat akan membolehkan pencairan dana APBD untuk PSIM. Pemkot telah melakukan konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri serta upaya lain yang dilakukan untuk bisa mendapatkan dana APBD untuk membiayai PSIM. Sementara itu Pencairan tetap akan dilakukan KONI, sesuai pengajuan dalam APBD 2009.
Namun Herry menandaskan walaupun nantinya didanai APBD, PSIM tetap akan menggunakan pemain dan pelatih lokal demi prinsip pembinaan yang ada di PSIM sendiri dalam mengikuti kompetisi Liga Indonesia.
“Jangan seolah-olah dumeh nggo APBD terus nganggo pemain asing. Bukan begitu. Kompetisi yang diikuti PSIM tetap untuk pembinaan anak-anak Jogja sendiri. Ning prestasi ya tetap dikejar,” tegasnya.
Walikota Yogyakarta itu menambahkan, kalau pencairan tahun ini bisa dilakukan, maka hal tersebut akan menjadi prosedur tetap, sehingga sepanjang tidak ada peraturan lain yang melarang penggunaan dana APBD untuk keperluan klub daerah berkompetisi di Liga Indonesia, maka pencairan dana APBD untuk membiaya PSIM bisa dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.
“Tapi yang bisa dialokasikan ya mung sakmana. Nggak bisa kayak dulu-dulu lagi (ketika APBD bebas digunakan untuk mendanai tim sepakbola profesional, red),” tandasnya.
“Dewan akan menyetujui pencairan APBD untuk PSIM sepanjang ada kepastian pencairan tersebut tidak sampai ketahuan BPK. Jika belum ada aturan yang mengizinkan pencairan, lebih baik Pemkot menahan diri dulu,” ujar anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Yogyakarta, Ardianto.
Ardiyanto menerangkan dirinya menghargai usaha Pemkot yang berusaha proaktif mencari cara agar dana PSIM bisa cair tanpa melanggar ketentuan. Asal ada Dewan bisa memperoleh dokumen resmi tertulis yang menyatakan anggaran untuk PSIM dari ABPD boleh dicairkan sebagai hasil dari konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri maka Dewan tidak akan keberatan menyetujui pencairan.
“Jadi tetap harus hati-hati dan dikonsultasikan. Kalau ada surat resmi dari Mendagri bahwa anggaran boleh dicairkan, tentu tidak ada persoalan lagi. Harus ada dokumen resmi, biar lebih kuat dan nggak jadi temuan BPK. Karena pemeriksaan BPK biasanya berdasar Permendagri. Jadi teta harus hati-hati dan dikonsultasikan, ” tandas Ardianto. (The Real Jogja/joe)