Sebanyak 431 orang guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) sekolah negeri di Kota Yogyakarta minta diprioritaskan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Saat ini pengangkatan GTT dan PTT non-APBN dan non-APBD masih harus menunggu PP baru. PP yang tengah digodog pemerintah itu akan menggantikan PP 48 tahun 2005 dan PP No 43 tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Non-APBN/APBD menjadi CPNS .
Ketua Forum GTT dan PTT sekolah negeri Yogyakarta, Subandi di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (18/6), mengatakan GTT dan PTT yang diharapkan mendapatkan prioritaskan dalam pengangkatan menjadi CPNS Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terdiri dari 189 orang GTT dan 242 orang PTT.
“Mohon dengan hormat, kalau PP lahir, teman-teman ini didahulukan. Kalau sudah ada formasi, teman-teman yang sudah ada dalam database ini diperjuangkan duluan,” ujarnya.
Subandi sendiri mengaku sudah lebih dari 20 kali menanyakan kepastian pengangkatan mereka menjadi CPNS, termasuk proses pembahasan PP baru. Perkembangan selalu ditanyakan setiap 2 minggu, baik ke Departemen Pendidikan Nasional, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, maupun DPR.
Anggota Komisi I DPRD Kota Yogyakarta, R Bagus Sumbarja, mengemukakan berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), rancangan PP tersebut belum diberi nomor. Sehingga masih terbuka kemungkinan adanya perubahan materi.
“Tapi kita memegang pernyataan pemerintah pusat yang katanya mau menuntaskan pengangkatan GTT dan PTT pada tahun 2014,” tutur Bagus.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I, Ardianto mengutarakan, pengangkatan GTT dan PTT menjadi CPNS memerlukan payung hukum. Pemkot Yogyakarta pasti belum berani memproses pengangkatan GTT dan PTT di Jogja jika PP baru belum diterbitkan.
Ardianto meminta GTT dan PTT bisa memahami sikap Pemkot Mengingat setiap kebijakan yang dilaksanakan Pemkot harus didasarkan kepada peraturan hukum yang berlaku.Selain itu, dia mengungkapkan fakta bahwa  pengadaan formasi CPNS selalu berdasarkan analisis kebutuhan.  Sementara sekarang ini jumlah guru di sekolah negeri di Jogja dinilai sudah mencukupi. Buktinya, pada tahun 2008, tidak ada lowongan untuk guru dalam pengadaan CPNS Pemkot.
“Bahkan sekarang ini ada 1.500 guru sudah bersertifikat yang bingung, karena tidak memenuhi ketentuan 24 jam mengajar perminggu. Ini jadi problem tersendiri dalam hal manajemen pengelolaan guru di sekolah negeri,” ucapnya.
Karena itu, Ardianto mengingatkan, keputusan pemerintah pusat dalam pengangkatan CPNS masih harus ditunggu. Apakah tetap berdasarkan analisis kebutuhan, atau ada ketentuan khusus bagi GTT dan PTT sekolah negeri. Harapan GTT dan PTT yang ingin diprioritaskan untuk diangkat menjadi CPNS mesti disesuaikan dengan aspek yuridis.
“Kalau PP sudah menentukan syarat-syarat, dan mereka yang sesuai dengan syarat-syarat itu bisa langsung masuk (sehingga permintaan untuk prioritas dikesampingkan-red), jangan lantas jadi kecewa,” pinta Ardianto. (The Real Jogja/joe)